Indicators on intelijen indonesia You Should Know
Indicators on intelijen indonesia You Should Know
Blog Article
Theoretically, the sort of Intelligence-Point out conversation formed in this era is “Political Intelligence.” Even all through 1950-1959, Indonesian intelligence routines didn't get Considerably interest because of the reasonably volatile political conditions. Following the Republic of Indonesia was officially regarded on August 15, 1950, the intelligence businesses in Indonesia were reactivated. Indonesia needed to immediate intelligence operations to manage inner threats. Nevertheless, the dominance of militarization during the earlier period triggered the development of political intelligence only in 1958 when Sukarno shaped BKI, which was later adjusted to BPI.
Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup lethal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:
Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Foundation etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
Intelijen harus sadar bahwa tugasnya adalah memberikan informasi kepada consumer dengan menggunakan cara-cara yang cerdas dan dalam koridor menghargai hak asasi manusia.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.
Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Professional, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Individualized: Customs (kebiasaan) or conventions, that may be classified like a offer of regulation, are customary regulation, which may be differentiated from standard customs. Customary laws (hereinafter “customs”) encompass regulations that Even supposing not enacted because of the issue or its subordinate authority are applicable as legislation.
Jika yang dimaksud Prabowo dengan “bermain saham sama dengan berjudi” adalah spekulasi tanpa analisis yang matang, maka argumen tersebut dapat diterima.
Identify: Now you'll be able to accessibility our beta presentation of World-wide-web archives playback with constrained content material content. Study more details on these enhancements.
PERADI Rule No. 1/2010 stipulates that advocate are prompt to offer Specialist bono authorized guidance at least fifty hours of labor yearly. This provision may be employed as considered among the list of necessities to acquire or to resume the Advocate Identification Card (“KTPA”) and when advocates could not fulfilled this prerequisite, then the KTPA issuance could be deferred suitable until finally this requirement is fulfilled. The Preliminary publish could possibly be accessed Correct here. < Prev Next >
Then they Di Sini ended up dispatched to all areas on the island of Java Along with the mission to hunt assistance to protect the Republic and oversee the enemy’s movements.[six]
Pacivis UI underlined the problems of steering clear of stability disruption and conflict, which created the civilian elite ‘compromise’ not To place far too much tension about the army given that they had been needed to restore stability. This need to have for that ‘military’ was viewed inside the appointment of armed forces officers for example ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later on grew to become BIN).